Myanmar pada Masa pengaruh barat

Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Namun substansi demokrasi tidak bertumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya. Demokrasi terjadi pada abad ke-18 dan 19 yang dianggap sebagai masa kebangkitan demokrasi, demokrasi berawal dari kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya berlangsung cepat, karena Inggris sebagai negara yang maju dari segi jurnalisme. Kolonialisasi yang dilakukan Inggris seharusnya secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai demokrasi.akan tetapi meskipun Myanmar adalah jajahan inggris belum tentu nilai-nilai demokrasi inggris di anut masyarakat Myanmar. Hal ini terbukti dengan rezim otoriter yang masih berkuasa di Myanmar dan membatasi peran aktor politik lain. Dalam hal ini sipil yang akan mewujudkan demokrasi di Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi yang pernah menerima penghargaan nobel Perdamaian bahkan memenangi pemilu tetapi tidak diakui kemenangan yang diraih, padahal Myanmar merupakan tanah kelahirannya. Selama periode penjajahan Inggris, kontrol politik terhadap Myanmar dilakukan melalui India. Myanmar diperintah sebagai provinsi India sampai tahun 1937. Setelah tahun 1937, Myanmar menjadi koloni yang diperintah secara terpisah dari India. Kemerdekaan dari Inggris diperoleh Myanmar pada tahun 1948. Selama masa penjajahan Inggris tidak terjadi pembentukan identitas tunggal pada penduduk Myanmar. Hal tersebut disebabkan wilayah Myanmar dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan dataran rendah dan dataran tinggi. Terhadap masing-masing kawasan diterapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Di kawasan dataran rendah, administrasi pemerintahan dikontrol langsung oleh Inggris sedangkan di kawasan dataran tinggi administrasi dilakukan oleh pemerintah setempat melalui perjanjian dan traktat antara Inggris dan penduduk setempat. Oleh karena itu, kawasan dataran tinggi relatif memiliki otonomi dan Inggris juga tidak membangun perekonomian dan administrasi pemerintahan Myanmar dengan baik sehingga pada saat Myanmar merdeka tidak ada bekal bagi pemerintah baru untuk menjadi pemerintah yang kuat dan bersatu namun setela Myanmar merdeka banyak etnis minoritas yang membentuk angkatan bersenjata dan melakukan pemberontakan.